• English
  • Indonesia

Tentang PGN

KODE ETIK & TATA KELOLA

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan melalui Keputusan Direksi Nomor 006901.K/OT01/UT/2012 tanggal 6 Maret 2012. Pedoman ini merupakan panduan dasar bagi PGN untuk menjalankan bisnis. Pedoman tersebut juga memberikan arahan bagi Insan PGN untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam aktivitas kerja.

Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja

Perseroan telah memiliki Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja telah ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor: 002600.K/HK.00.01/UT/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentang Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja. Pedoman ini menjadi acuan bagi organ perusahaan dan pekerjanya dalam menjalankan aktivitas bisnis serta berhubungan dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Kebijakan Benturan Kepentingan dan Pengendalian Gratifikasi

Tujuan dari penyusunan kebijakan ini adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan PGN yang berkenaan dengan benturan kepentingan, penerimaan, penolakan, pemberian, dan permintaan gratifikasi di lingkungan Perseroan agar sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), sehingga dapat mendorong pelaksanaan etika usaha dan etika kerja, pencegahan benturan kepentingan, pencegahan kecurangan, serta penyimpangan perilaku lainnya.

Kebijakan ini adalah mengatur prinsip kehati-hatian yang terkait dengan benturan kepentingan, etika dalam penerimaan, penolakan, pemberian, dan permintaan gratifikasi serta mekanisme pelaporannya di lingkungan Perseroan.

Dalam rangka Pengelolaan pengendalian gratifikasi di Perseroan dilaksanakan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), dengan fungsi utama yaitu menyusun aturan gratifikasi, melakukan sosialisasi/desiminasi serta kampanye anti gratifikasi, melakukan pemrosesan pelaporan penerimaan gratifikasi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan Perseroan.

UPG Perseroan menyampaikan laporan penyerahan penanganan kepada KPK atas setiap pelaporan penerimaan gratifikasi yang menjadi kewenangan KPK dalam tindak lanjut penanganan dan penetapan kepemilikan dan pemanfaatan gratifikasinya.

Piagam Audit Internal

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang transmisi dan distribusi gas bumi serta usaha lain yang berkaitan, sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, merupakan perusahaan publik yang harus mempertanggung jawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemangku kepentingan. Untuk itu, pengelolaan perusahaan harus dijalankan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran, serta didukung oleh sistem pelaporan yang memenuhi kaidah kewajaran, keandalan, dan tepat waktu.

Keberadaan Internal Audit Division (IAD) yang profesional merupakan syarat dan berperan penting untuk mendorong dan menjaga pelaksanaan pengelolaan perusahaan sebagaimana dimaksud. Agar pelaksanaan pengawasan internal dapat berjalan dengan efektif, diterima, dan didukung oleh satuan kerja lain serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan maka perlu diatur struktur perusahaan, kewenangan, tugas, dan tanggung jawab serta ruang lingkup IAD yang dituangkan dalam Piagam Audit Internal.

Piagam ini dimaksudkan sebagai panduan bagi IAD agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara profesional serta untuk dipahami oleh satuan kerja lain agar dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan internal. Piagam ini bertujuan agar IAD dapat melaksanakan fungsi pengawasan internal secara efektif sesuai dengan standar audit yang berlaku dan sejalan dengan kebutuhan PGN

Ringkasan Board Manual

I. Tujuan

Board Manual merupakan seperangkat petunjuk tata laksana hubungan Dewan Komisaris dan Direksi yang bertujuan untuk menjelaskan tugas, tanggung jawab, hak dan kewenangan serta hubungan kerja antara Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan korporasi yang sehat

II. Direksi

Board Manual melakukan pengaturan secara lebih lanjut atas hal-hal terkait Direksi yang belum secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Peraturan Perundang-undangan, antara lain:

  1. Pendelegasian Wewenang
  2. Independensi dan etika jabatan Direksi
  3. Penetapan kebijakan pengurusan Perseroan
  4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi, termasuk dalam rangka penetapan keputusan Direksi.
  5. Ketentuan terkait Lowong Jabatan Direksi
  6. Prosedur penyelenggaraan Rapat Direksi
  7. Fungsi dan tugas Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawas Intern dan Manajemen Risiko.

III. Dewan Komisaris

Board Manual melakukan pengaturan secara lebih lanjut atas hal-hal terkait Dewan Komisaris yang belum secara rinci diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Peraturan Perundang-undangan, antara lain ketentuan tentang independensi dan etika jabatan Dewan Komisaris, lowong jabatan Dewan Komisaris, serta mekanisme penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris.

III. Tata Kerja Hubungan Direksi dan Dewan Komisaris

Board Manual mengatur tata kerja hubungan Direksi dan Dewan Komisaris agar kedua organ Perseroan ini dapat bekerja secara efektif dan efisien. Pengaturan termaksud antara lain meliputi:

  1. Pengaturan lebih lanjut tentang perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan perbuatan Direksi yang harus mendapat persetujuan RUPS setelah mendapat rekomendasi Dewan Komisaris, termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan untuk penghapusbukuan dan pemindahtanganan aktiva tetap, Kontrak Kerjasama dengan jenis, nilai, dan jangka waktu tertentu, dan Penghapusbukuan piutang macet.
  2. Pembagian batasan kewenangan antar organ Perseroan.
  3. Pengusulan penunjukan Kantor Akuntan Publik kepada RUPS
  4. Program pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi baru termasuk tata cara pelaksanaannya
  5. Program peningkatan kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan Pengembangan Usaha (KPMRPU) dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melakukan pemantauan secara berkala dan memberikan rekomendasi atas sistem manajemen risiko dan risiko kunci yang berdampak kepada kinerja dan reputasi Perusahaan serta rencana dan pengembangan usahanya. Agar KPMRPU dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik, Dewan Komisaris perlu menetapkan Piagam KPMRPU. Piagam ini mengatur tentang Organisasi, Keanggotaan, Tugas dan Wewenang, Rapat serta Pelaporan.

 

Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT PGN (Persero) Tbk

Pengumuman Ringkasan Risalah RUPS PT PGN (Persero) Tbk

 

Kembali ke Atas